Di tengah dinamika pembangunan daerah yang terus berkembang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menunjukkan komitmen yang kuat untuk meningkatkan kualitas perencanaan melalui partisipasi aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Lampung Tahun 2026. Forum ini bertujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, yang dilaksanakan di Balai Keratun pada hari Senin, 13 April 2026. Kegiatan ini diharapkan dapat menjawab tantangan dan aspirasi masyarakat secara lebih responsif dan terencana.
Komitmen DPRD dalam Perencanaan Pembangunan
Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar, S.E., M.B.A., bersama dengan jajaran pimpinan DPRD lainnya, seperti Wakil Ketua I Kostiana, S.E., M.H., Wakil Ketua III Maulidah Zauroh, S.Ag., M.Pd., dan Wakil Ketua IV Naldi Rinara S. Rizal, S.E., M.M., turut hadir dalam forum penting ini. Mereka didampingi oleh Sekretaris DPRD, Descatama Paksi Moeda, S.T., S.E., M.M., yang bersama-sama berperan aktif dalam pengawasan dan perencanaan anggaran untuk pembangunan daerah.
Kehadiran anggota DPRD dalam Musrenbang ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan wujud nyata dari fungsi mereka dalam melakukan pengawasan dan penganggaran. DPRD bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah dapat disusun dengan terarah, terintegrasi, dan selaras dengan harapan serta kebutuhan masyarakat.
Penyerapan Aspirasi Masyarakat
Pada kesempatan tersebut, DPRD Provinsi Lampung menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang merupakan hasil penyerapan aspirasi dari masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Sebanyak 483 usulan telah dihimpun, yang menjadi elemen strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah untuk Tahun 2027.
Aspirasi yang diterima mayoritas berkaitan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar, terutama dalam pengelolaan sumber daya air. Hal ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas sektor pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Tantangan dan Solusi dalam Pengelolaan Sumber Daya Air
Tantangan yang dihadapi terkait dengan permasalahan banjir di musim hujan dan kekurangan air di musim kemarau masih menjadi persoalan yang signifikan di berbagai wilayah. Oleh karena itu, langkah-langkah penanganan yang menyeluruh dan komprehensif perlu diambil, terutama dalam membangun dan mengoptimalkan sistem irigasi yang ada.
Ketua DPRD Provinsi Lampung menegaskan bahwa peningkatan produktivitas pertanian sangat bergantung pada perbaikan infrastruktur irigasi. “Masalah utama yang dihadapi adalah sistem saluran air. Penanganan harus dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi,” ujarnya, menekankan pentingnya pendekatan yang sistematis dalam mengatasi permasalahan ini.
Pembangunan Infrastruktur Strategis
Selain infrastruktur irigasi, DPRD Provinsi Lampung juga berkomitmen untuk mempercepat penyelesaian infrastruktur strategis lainnya. Dua proyek penting yang menjadi fokus adalah Bendungan Way Sekampung dan Bendungan Margatiga. Kedua bendungan ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam konteks ini, DPRD juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Musrenbang yang difasilitasi oleh Bappeda. Forum ini berfungsi sebagai wahana strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta untuk menyelaraskan rencana pembangunan daerah agar lebih efektif dan efisien.
Integrasi Perencanaan Pembangunan
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Dr. Ir. Restuardy Daud, M.Sc., menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan instrumen esensial dalam memastikan keterpaduan perencanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Fokus kebijakan pembangunan diarahkan pada penguatan ketahanan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi ekonomi, serta percepatan pengentasan kemiskinan.
Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, S.T., M.M., juga menekankan pentingnya sektor pertanian sebagai pilar utama perekonomian daerah. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung sangat signifikan. Oleh karena itu, dukungan kebijakan dan pembangunan infrastruktur yang memadai menjadi kunci dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya Keterlibatan Pemangku Kepentingan
Musrenbang ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Wakil Gubernur Lampung dr. Jihan Nurlela, M.M., unsur Forkopimda Provinsi Lampung, serta bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung. Kehadiran kepala perangkat daerah, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan terkait menunjukkan komitmen bersama dalam merancang dan melaksanakan rencana pembangunan yang lebih baik.
Melalui forum Musrenbang, DPRD Provinsi Lampung menegaskan pentingnya pengawalan terhadap seluruh tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kolaborasi yang solid antara semua pihak, diharapkan RKPD 2027 dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan daerah secara keseluruhan.
Dengan semangat partisipasi dan kolaborasi yang tinggi, DPRD Provinsi Lampung berkomitmen untuk terus memantau dan mengawal setiap langkah dalam penyusunan RKPD 2027. Upaya ini untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi kemajuan Provinsi Lampung di masa depan.
