Pemkab Deli Serdang Alokasikan Anggaran Besar untuk Rayakan HUT APKASI di Tengah Jalan Rusak

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sedang bersiap merayakan Hari Ulang Tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 3 Juli 2026. Namun, di tengah persiapan tersebut, masyarakat mengungkapkan keprihatinan terhadap kondisi jalan yang rusak di berbagai desa dan kecamatan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai prioritas pengeluaran anggaran yang seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan infrastruktur publik.

Kurangnya Transparansi dalam Penganggaran

Salah satu masalah yang mencuat adalah ketidakjelasan mengenai jumlah anggaran yang dialokasikan untuk acara HUT APKASI. Pejabat di lingkungan Pemkab Deli Serdang tampak tidak kooperatif dan saling melempar tanggung jawab ketika ditanya mengenai rincian anggaran tersebut. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat tentang transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.

Dalam beberapa kesempatan, ketika awak media mencoba mengonfirmasi besaran anggaran yang akan digunakan, pejabat seperti Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Sandra Dewi Situmorang, dan beberapa pejabat lainnya, memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Mereka seperti menghindar dari pertanyaan mendasar mengenai penggunaan dana publik.

Pernyataan yang Membingungkan

Ketika ditanya tentang anggaran HUT APKASI, Sandra Dewi mengungkapkan ketidakpastian. “Belum, saya belum mengetahui anggaran untuk HUT APKASI,” ujarnya. Meskipun ia menekankan bahwa alokasi dana sudah dimulai sejak tahun lalu, ia tidak dapat memberikan angka pasti mengenai jumlah yang akan digunakan.

Acara HUT APKASI ini juga akan diwarnai dengan Grand Final Pemilihan Putri Otonomi Indonesia (POI) 2026, yang diharapkan dihadiri oleh sekitar 400 kepala daerah dari seluruh Indonesia. Sandra menjelaskan bahwa anggaran untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah disiapkan, tetapi ia tidak menyebutkan rincian anggarannya.

Perbedaan Pandangan Antar Pejabat

Ketika ditanya lebih lanjut, Sandra Dewi menjelaskan bahwa anggaran untuk setiap kegiatan dipegang oleh OPD yang berbeda. Misalnya, kegiatan pemilihan putri otonomi daerah ditangani oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar), sedangkan acara fun walk terkait HUT Deli Serdang berada di bawah tanggung jawab Dinas Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

Namun, pernyataan ini tampaknya tidak konsisten. Ketika disinggung mengenai peran masing-masing instansi, Sandra mengakui bahwa ia seharusnya mengetahui lebih banyak, tetapi merasa belum sampai pada tahap tersebut. “Pembiayaan masih dalam pembahasan, belum ada kesepakatan,” ungkapnya, yang menunjukkan bahwa proses penganggaran masih berlangsung.

Mekanisme Penganggaran yang Rumit

Dalam konteks penganggaran daerah, Sandra juga mengakui bahwa proses tersebut harus melalui pembahasan dan pengesahan oleh DPRD Deli Serdang sebelum dapat diimplementasikan. Namun, ia tetap tidak dapat memberikan angka yang jelas mengenai anggaran yang telah disetujui.

Ia mengonfirmasi bahwa meskipun sudah ada rapat panitia, tidak ada kepastian mengenai total biaya yang akan dianggarkan. “Sumber dana ada tiga, dari APKASI, Pemkab Deli Serdang, dan pihak ketiga yang tidak terikat,” jelasnya.

Kekhawatiran Masyarakat Terhadap Prioritas Anggaran

Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan, ketika ditanya oleh wartawan tentang kondisi jalan yang rusak di daerahnya, justru mengalihkan tanggung jawab kepada masyarakat dengan mengatakan, “Apakah masyarakat sudah bayar pajak? Jika belum, dari mana uang untuk memperbaiki jalan?”

Pernyataan ini memicu reaksi negatif dari masyarakat yang merasa kecewa dengan pendekatan tersebut. Mereka menilai bahwa pajak yang dibayarkan tidak hanya berasal dari PBB, tetapi juga dari berbagai transaksi sehari-hari yang dikenakan pajak. “Kami ingin tahu mengapa anggaran untuk perbaikan jalan tidak menjadi prioritas,” ungkap seorang warga Tanjung Morawa.

Perbandingan Penggunaan Anggaran

Masyarakat mulai membandingkan penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran. Mereka mempertanyakan mengapa anggaran untuk kegiatan seperti HUT APKASI lebih diutamakan dibandingkan perbaikan infrastruktur yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

• Pajak yang dibayarkan masyarakat mencakup PBB dan belanja sehari-hari.
• Anggaran untuk perbaikan jalan dianggap lebih penting daripada kegiatan seremonial.
• Masyarakat mengharapkan transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah.
• Adanya kesenjangan antara kebutuhan infrastruktur dan pengeluaran untuk acara.
• Pengelolaan anggaran yang baik penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.

Kesimpulan yang Belum Jelas

Pada akhir diskusi, Bupati dan pejabat Pemkab lainnya tetap tidak memberikan solusi konkret untuk masalah jalan yang rusak. Sementara itu, masyarakat terus mengharapkan perhatian lebih dari pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur yang menjadi hak mereka.

Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam pengelolaan anggaran daerah, di mana kebutuhan mendasar masyarakat sering kali terabaikan demi acara-acara yang lebih bersifat seremonial. Diharapkan, ke depan, Pemkab Deli Serdang dapat lebih transparan dan fokus pada prioritas yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.